Permintaan Klarfikasi Lanjutan Mengenai Penetapan Nomor Induk Pegawai 14 Orang Tenaga Honorer K II Kabupaten Sintang

Permintaan Klarfikasi Lanjutan Mengenai Penetapan Nomor Induk Pegawai 14 Orang Tenaga Honorer K II Kabupaten Sintang

Sintang-jumat 12 Oktober 2018. Menindaklanjuti  Laporan dan 14 (empat belas) orang Tenaga Honorer K I (THK I) yang tolah dinyatakan lulus Tes Kemampuan Bidang dan uji publik Tahun 2013 namun hingga saat inl belum menerima nomor induk pegawai  (NIP) karena pengakatan menjadi guru Honorer daerah ditempatkan pada sekolah swasta, Ombusmen RI Perwakilan provinsi kalimantan barat telah menerima surat klarifikasi dari Bupati Sintang Nomor: 810/2463/BKPSDM-C tanggal 15 Agustus 2017 yang intinya menyampaikan hal sebagai berikut:

  1. Sebanyak 14 (empat belas) orang THK II yang telah lulus seleksi dan dan uji publik namun tidak mendapatkan NIP dikarenakan pengangkatannya menjadi guru kontrak daerah/honorer ditempatkan pada sekolah Swasta sehingga dianggap tidak bekerja secara terus menerus pada instansi pemerintah. Padahal mereka merupakan tenaga honorer yang dlangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang ditempatkan pada Dinas Pendidlkan dan Kebudayaan Sintang serta ditugaskan pada sekolah swasta d lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
  2. Pemerinteh Pusat dalam prakteknya tidak konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tercermin dalam pengangkatan guru pada formasi K I Tahun 2012 berjumlah 59 yang Juga mengajar di Sekolah swasta.
  3. Pemeintah Kabupaten Sintang telah melakukan upaya tindaklanjut melalui surat maupun pertemuan dengan Kementerian PAN dan RB, BKN dan Kanreg V BKN. Berdasarkan pertemuan dengan BKN dan Kanreg V BKN tanggal 9 Juli 2015 disepakati bahwa dari 28 THK I TMS dapat disetujui penetapan NIP nya sebanyak 11 orang.
  4. Terhadap 14 THK II yang belum memperoleh NIP oleh Deputi SDM Kementerian PAN dan RB diminta untuk dibuat kronologis penempatan masing-masing di sekolah swasta dan negeri. Data tersebut telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Sintang ke Kementerian PAN dan RB, BKN dan Kanreg V BKN. Namun Kanreg V BKN melalui surat Nomor:479/KR.V.25.3X/2016 menyampaikan bahwa ke 14 THK lI tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
  5. Terakhir, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menyampaikan surat tanggapan kepada Kepala BKN Nomor :810/1928/BKPSDM tanggal 13 Juli 2017. Namun belum memperoleh tanggapan.

 Pada tanggal 30 Agustus 2017, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan koordinasi bersama Bupatl Sintang dan jajaran dengan hasil sebagai berikut:

  1. Berdasarkan hasil tes CPNS K Tahun 2013 di Kabupaten Sintang terdapat 28 THK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sebanyak 11 orang telah memperoleh NIP setelah dilakukan koordinasi dengan BKN. Tiga orang lainnya, meninggal dunia 1 orang, 2 orang TMS dengan alasan tidak dapat menunjukkan ijazah asli dan pindah ke Kabupaten lain. Sisanya sebanyak 14 orang merupakan para Pelapor yang saat ini belum memperoleh NIP.
  2. Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan upaya secara maksimal agar para Pelapor dapat menjadi CPNS (menerima NIP) dengan melakukan koordinasi secara langsung atau meialui surat kepada Presiden RI, Menpan RB, BKN, dan Kanreg V BKN. Namun belum memperoleh penyelesaian.
  3. Berdasarkan hasil koordinas, Kanreg V BKN telah memberikan penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang melalui surat nomor: 0075KRV25ı2016 tanggal 25 Januari 2016 dan surat no: 478KRv25.3nı2018 tanągal 1 September 2016 yang intinya menyampaikan bahwa ke 14 orang THK II tersebut tidak dapat dlberkan NiP karena TMS dengan alasan bekerja di sekolah swasta dan dianggap tidak bekerja secara terus menerus.
  4. Namun demikian Pemda Sintang tetap mengupayakan terbitnya NIP dengan alasan Pemerintah  Pusat tidak konsisten dalam menerapkan peratur perundang-undangan sebagai pada pengangkatan guru Honorer K 1 pada tahun 2012 berjumblah 59 orang padahal mereka mengajar di sekolah swasta.
  5. ombucman RI Perwaklan Provinsi Kalimatan Barat akan meneruskan laporan kepada Ombudaman RI di Jakarta mengingat terlapor adalah instansi di pusat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sintang akan menyampaikan informasi dan data rinci 28 THK II TMS hingga tersisa 14 orang yang saat ini belum memperoleh NIP.

ombudbman R Perwakilan Provnsi Kalimantan Barat telah menerima surat dari Pt. Direktur Pengawasn dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat BKN melalui surat nomor F1.26-30/V.94-52 tanggal 24 Agustus 2017 yang intinya menyampaikan THK II yang telah dinyetakan lulus seløkal ponerman CPNs tetapl bekara bulkan pada instansi pemerintah untuk dapat diangkat sebagai CPNS, tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi kriteria sebagainmana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomo 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Mencermati laporan tersebut dapat kami sampaikan bahwa:

  1. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menindaklanjuti laporan.
  2. Terkait dengan pemasalahan ke 14 THK Il yang telah lulus CPNS namun belum memperoleh penetapan NIP, melalui surat Kanreg V BKN nomor: no: 479/KR.V.25.3/ll/2018 tanggal 1 September 2016 bahwa terhadap ke 14 THK II tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sintang tetap mengupayakan agar ke 14 THK Il memperoleh NIP dengan menyampaikan surat kepada Presiden dan melakukan koordinasi dengan Menteri PAN dan RB.
  3. Pemerintah Kabupaten Sintang mengupayakan agar ke 14 THK I memperoleh penetapan NIP walaupun Kanreg V BKN menyatakan ke 14 THK II tidak memenuhi syarat dengan pertimbangan kosistensi penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pengangkatan guru pada formasi K I Tanun 2012 berjumlah 59 yang juga mengajar di Sekolah swasta namun dapat diberikan NIP.

Berdasarkan hal tersebut, guna memperoleh infomas lebih kompehensif yang akan kami teruskan kepada Ombudsman RI di Jakarta, maka Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat meminta Bupati Sintang memberikan:

  1. Data dan kronologis THKI yang berjumlah 59 orang yang mengajar di sekolah swasta namun dapat diberikan NIP.
  2. Data dan kronologis THK I yang berjumlah 11 orang yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat namun dapat diberikan NIP.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi kalimantan barat memperhatikan dengan sungguh-sungguh pemasalahan ini. Oleh karena itume rujuk Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dengan Nomor 37  tahun  2008, kiranya penjelasan dimaksud disampaikan kepada kami palng lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permintaan klarifikasi lanjutan ini sebagai wujud pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pungkas ke 14 guru tersebut.

 

warta

jhon rico f

 

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan