Usulan Untuk Diberikan NIP CPNS Honorer (14 Guru) Kategori II Formasi 2013 Dan 2014 Yang Telah Dinyatakan Lulus TKD/TKB Di Kabupaten Sintang

Usulan Untuk Diberikan NIP CPNS Honorer (14 Guru) Kategori II Formasi 2013 Dan 2014 Yang Telah Dinyatakan Lulus TKD/TKB Di Kabupaten Sintang

Sintng-jumat 12 Oktober 2018. Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional V BKN Nomor 0311/KR.V.25/IV/2015 tanggal 14 April 2015 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap kami Tenaga Honorer Kategori 2 (TH-K2 ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siniang dan Surat Nomor : 0073/KR.V.25/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang menegaskan bahwa TH-K2 an. (Endi Sri Sugiyanti, A.Md, Elitha Cynthia Dhewi,S. Hut, Mikael, SH, Dedeng Setiabudi, SH, Suwarno, SH, Riana Betty, SH, Eva Mindayetti Siregar, SP, Sarmi, SH, Yuliely, S.Sos, Florentina Rini, S.Sos, Tripenarosa, S.Pd, Radni Mandasari, A.Ma, Juwarni, S.Hut, Isna Fajarina, SP). sebanyak 14 (empat belas ) orang telah Iulus seleksi dan uji publik. namun tidak mendapatkan penetapan NIP (Nomor Indentitas Pegawai) dikarenakan pengangkatannya menjadi Guru Kontrak Daerah Honorer pernah bcberapa tahun ditempatkan di sekolah swasta.

 

sehingga dianggap tidak bekerja secara terus menerus pada instansi pemerintah berdasarkan surat BKN Nomor FI.26-30/V.94-9/52 tanggal 24 Agustus 2017 yang diyatakan bahwa permohonan kami agar diangkat sebagai CPNS tidak dikabulkan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tetang Pengangkat tan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan juga berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB NomorTahun 2010 tentang Pendatan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan instansi pemerintah disebutkan bahwa Tenaga Honorer yang penghasilannya bukan dari APBN/APBD disebut tenaga Hnorer kategori dengan kriteria.

  1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
  2. Bekerja di intansi pemerintah
  3. Masa kerja minimum 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus
  4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tdak boleh lebih dari 46 tahun pada Januari 2006.

Memperhatikan pemasaldhan tersebut di atas maka pemerintah  kabupaten Sintang telah menyampaikan permohonan kepada Kantor Regional V BKN. Badan kepegawaian Negara. Kementrian PAN dan RB serta Presiden RI untuk mendapatkan kajian dan mempertimbangkan kembali penetapan NIP CPNS terhadap kami 14 TH-K2 yang dimaksud dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan barat yang berbatasan lansung dengan negara Malaysia yang sekaligus juga merupakan daerah tertinggal dan terpencil  yang semestinya mendapatkan sekala prioritas sesuai dangan Nawacita Presiden Republik Indonesıa
  2. tenaga Guru Kontrak Daerah / honorer tersehut merupakan kebutuhan riil karena Kabupaatern Sintang masih kekurangan tenaga guru
  3. Formasi Penerimaan CPNS tidak berimbang dengan jumlah tenaga guru yang akan mermasuki batas usia pensiun sehingga ketersediaan tenaga guru semakin berkurang sementara Pemerintah Pusat tetap melakukan moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum sampai batas waktunya yang tidak ditentukan.
  4. Prosedur Pengangkatan kami menjadi Tenaga Honorer Kategori II dilingkungan Pemerintah Kanupitcn Sintang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan PP Nomor S6 Tahun 2012 yaitu diangkat melalui Surat Keputusan Bupati Sintang ditempatkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masa kerja paling rendah I (satu) tahun apa tanggal 31 Desember 2005 dan tidak lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januarı 2006, Telah dinyatakan lulus seleksı Test Kompetensi Dasar (TKD) dan Test Kompetensi Bidang (TKB), telah dilakukan uji publik melalui pengumuman media cetak lokal. media oline dan papan pengumuman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, semua pemberkasan Tenaga honorer Kategori II yang disampaikan kepada Kanreg V BKN disertai dengan SuratPernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Bupati Sintang.
  5. Berdasarkan kaja Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap 14 ( empat belas ) TH-K2 TMS tersebut tidak sesuai dengan surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori II dan Daftar Nama Tenaga Honorel katagori II pada point (6) dan dalam prakteknya pemerintah pusat tidak konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan diskriminatif. Hal ini tercermin dalam pengangkatan guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinang dari formasi Kategori 1 pada Tahu 2012 berjumlah 59 orang yang juga mengajar di Sekolah swasta dari jumlah formasi 166 orang sesuai dengan surat tugas Bupati simtang,
  6. berdasarkan hasil Verlikasi dan Validasi oleh Tim dari BKN. Kanreg V BKN dan BPKP kebijakan ini berlaku di seluruh Provinsi dan Kabupaten Kota yang merupakan ruang lingkup wilayah kerja Kantor Regional V BKN mengingat bahwa dasar hukum pengangkatan CPNS K 1 dan K 2 sama-sama mengacu kepada PP No 56 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil beserta penjelasannya, maka Demi hukum dan keadilan Pemerintah Kabupaten Sintang telah memohon kepada Pemerintah Pusatagar terhadap T1-K2 berjumlah 14 orang dapat segera ditetapkan Nomor Indentitas Pegawai  karena payung hukum pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I dan Tenaga honorer Kategori II menjadi CPNS tidak ada perubahan.
  7. Guru bantu merupakan program Pemerintah Pusat untuk mengatası kekurangan tenaga guru secara nasional. maka pemerintah pada tahun 2003 dan 2004 memprogramkan Guru Bantu diangkat oleh Mendiknas RI NO 034/ dalam pasal 3 ditempatkan disekolah Negeri dan Swata dari jenjang pendidikan TK. SD,SMP. SMK, SMA. SLB secara nasional seluruh indonesia.
  8. Guru Bantu DKI adalah Tenaga Honorer Kementrian Pedidikan Nasıonal yang diperbantukan scbagai Tenaga Pendidik di sekolah Swasta di wilayah DKI Jakarta Dasar I hukum Sebagai datas pembanding dapat kami jelaskan bahwa Guru Bantu DKI adalah keberadaan Guru Bantu DKI adalah sebaga berikut

I, SK pengangkatan Surat Keputusan Mendiknas No. 034/U/2003.

2, Penetapan sebagai Tenaga llonorer PP 48 tahun 2005 tentang Tenaga lonorer

3, Honor/bln Rp 710o00 dari APBN permendiknas No 07 tahun 2006

4, Honor/ bln Rp 1 000 000 dari APBN Permendiknas No 07 tahun 201

  1. Di luar daerah DKI Jakarta Guru Bantu yang berhak mengikuti tes tersebut rata-rata guru honor di sekolah negeri sedangkan di DKI Jakarta guru bantu berasal dari guru-guru swasta pada saat itu tidak bisa dı angkat CPNS dengan alasan bahwa kata honorer merujuk pada mereka yang bekerja di instansi pemerintah Alasan ini justru menjadi pembenaran bahwa dengan nyata pemerintah masih mendikotomkan antara sekolah swasta dan sekolah negerı, guru swasta dan guru negeri.
  2. Adanya diskriminasi oleh pemerintah pusat yang memberikan Diskresi presiden ada 5.416 guru bantu DKI yang di tugaskan disekolah swasta (guru honorer di Sekolal Swasta) untuk diangkat menjadi CPNS dengan dasar pengangkatan menggunakan payung hukum PP 56 tahun 2012 yang merupakan payung hukum bagi honorer K1 dan K2 yang berakhır Desember 2014 Dimana proses penanganan Guru Bantu Provinsi DKI Jakarta terlampir pada surat Nomor B/I339/M PAN-RB/04/2015 tanggal 20 April 2014 dan Surat Gubernur Provinsi DKI kepada Menteri PAN-RB nomor 2260-082 71 tanggal 3 september 2014 perıhal pengangkatan Guru hantu Provinsi DKI Jakarta. dan Persetuyuan Prinsip Menpan ke BKN sesuai Surat Nomor B3S44MPAN-RB092014 tangal 23 September 2014
  3. Dari proses pengangkatan Guru buntu Swata di daerah DKI jakarta tersebut dapat kami simpulkan bahwa pemerintah pusat tidak konsisten terhadap perundang-undangan yang beriaku sehingga menimbulkan ketidak adilan terhadap kami Guru Honorer K I Kabupaten Sintang yang pemah di perbantukan di sekolah swasta untuk k II mendapatkan perlakuan dan Hak yang sama sebagai Warga Negara untuk diangkat menjadi CPNS.

Mengingat proses ini sudah semakin berlarut-larut dalam 4 (empat) tahun terakhir ini, maka kami selaku tenaga honorer yang selalu mengikuti prosedur dan taat asas serta bersabar selama ini memohon PGRI kabupaten segera mengambil langkah-langkah demi kepastian hukum dan keadilan bagi kami selaku warga Negara Republik Indonesia. Melalui pengurus Cabang PGRI Kabupaten Sintang Kami memohon bisa diteruskan surat kami ini secara berjenjang dalam penyelesaian sampai ke PGRI pusat. Pungas ke-14 guru tersebut.

 

warta

jhon rico f

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan